Daerah Tertinggal Tahun 2015 - 2019

Oleh
Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria:
a. perekonomian masyarakat;
b. sumber daya manusia;
c. sarana dan prasarana;
d. kemampuan keuangan daerah;
e. aksesibiltas; dan
f. karakteristik daerah.

Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Penetapan Daerah Tertinggal, dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Sesuai dengan Perpres 131 Tahun 2015 tentang Penetetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, sebanya 122 daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal.

Daftar Daerah Tertinggal 2015-2019

NO.
KODE KAB
PROVINSI
KABUPATEN




1
1102
ACEH
ACEH SINGKIL
2
1201
SUMATERA UTARA
NIAS
3
1214
SUMATERA UTARA
NIAS SELATAN
4
1224
SUMATERA UTARA
NIAS UTARA
5
1225
SUMATERA UTARA
NIAS BARAT
6
1301
SUMATERA BARAT
KEPULAUAN MENTAWAI
7
1310
SUMATERA BARAT
SOLOK SELATAN
8
1312
SUMATERA BARAT
PASAMAN BARAT
9
1605
SUMATERA SELATAN
MUSI RAWAS
10
1612
SUMATERA SELATAN
MUSI RAWAS UTARA
11
1705
BENGKULU
SELUMA
12
1801
LAMPUNG
LAMPUNG BARAT
13
1813
LAMPUNG
PESISIR BARAT
14
3511
JAWA TIMUR
BONDOWOSO
15
3512
JAWA TIMUR
SITUBONDO
16
3526
JAWA TIMUR
BANGKALAN
17
3527
JAWA TIMUR
SAMPANG
18
3601
BANTEN
PANDEGLANG
19
3602
BANTEN
LEBAK
20
5201
NUSA TENGGARA BARAT
LOMBOK BARAT
21
5202
NUSA TENGGARA BARAT
LOMBOK TENGAH
22
5203
NUSA TENGGARA BARAT
LOMBOK TIMUR
23
5204
NUSA TENGGARA BARAT
SUMBAWA
24
5205
NUSA TENGGARA BARAT
DOMPU
25
5206
NUSA TENGGARA BARAT
BIMA
26
5207
NUSA TENGGARA BARAT
SUMBAWA BARAT
27
5208
NUSA TENGGARA BARAT
LOMBOK UTARA
28
5301
NUSA TENGGARA TIMUR
SUMBA BARAT
29
5302
NUSA TENGGARA TIMUR
SUMBA TIMUR
30
5303
NUSA TENGGARA TIMUR
KUPANG
31
5304
NUSA TENGGARA TIMUR
TIMOR TENGAH SELATAN
32
5305
NUSA TENGGARA TIMUR
TIMOR TENGAH UTARA
33
5306
NUSA TENGGARA TIMUR
BELU
34
5307
NUSA TENGGARA TIMUR
ALOR
35
5308
NUSA TENGGARA TIMUR
LEMBATA
36
5311
NUSA TENGGARA TIMUR
ENDE
37
5313
NUSA TENGGARA TIMUR
MANGGARAI
38
5314
NUSA TENGGARA TIMUR
ROTE NDAO
39
5315
NUSA TENGGARA TIMUR
MANGGARAI BARAT
40
5316
NUSA TENGGARA TIMUR
SUMBA TENGAH
41
5317
NUSA TENGGARA TIMUR
SUMBA BARAT DAYA
42
5318
NUSA TENGGARA TIMUR
NAGEKEO
43
5319
NUSA TENGGARA TIMUR
MANGGARAI TIMUR
44
5320
NUSA TENGGARA TIMUR
SABU RAIJUA
45
5321
NUSA TENGGARA TIMUR
MALAKA
46
6101
KALIMANTAN BARAT
SAMBAS
47
6102
KALIMANTAN BARAT
BENGKAYANG
48
6103
KALIMANTAN BARAT
LANDAK
49
6106
KALIMANTAN BARAT
KETAPANG
50
6107
KALIMANTAN BARAT
SINTANG
51
6108
KALIMANTAN BARAT
KAPUAS HULU
52
6110
KALIMANTAN BARAT
MELAWI
53
6111
KALIMANTAN BARAT
KAYONG UTARA
54
6208
KALIMANTAN TENGAH
SERUYAN
55
6308
KALIMANTAN SELATAN
HULU SUNGAI UTARA
56
6408
KALIMANTAN UTARA
NUNUKAN
57
6411
KALIMANTAN TIMUR
MAHAKAM ULU
58
7201
SULAWESI TENGAH
BANGGAI KEPULAUAN
59
7205
SULAWESI TENGAH
DONGGALA
60
7206
SULAWESI TENGAH
TOLI-TOLI
61
7207
SULAWESI TENGAH
BUOL
62
7208
SULAWESI TENGAH
PARIGI MOUTONG
63
7209
SULAWESI TENGAH
TOJO UNA-UNA
64
7210
SULAWESI TENGAH
SIGI
65
7211
SULAWESI TENGAH
BANGGAI LAUT
66
7212
SULAWESI TENGAH
MOROWALI UTARA
67
7304
SULAWESI SELATAN
JENEPONTO
68
7403
SULAWESI TENGGARA
KONAWE
69
7406
SULAWESI TENGGARA
BOMBANA
70
7412
SULAWESI TENGGARA
KONAWE KEPULAUAN
71
7501
GORONTALO
BOALEMO
72
7503
GORONTALO
POHUWATO
73
7505
GORONTALO
GORONTALO UTARA
74
7602
SULAWESI BARAT
POLEWALI MANDAR
75
7606
SULAWESI BARAT
MAMUJU TENGAH
76
8101
MALUKU
MALUKU TENGGARA BARAT
77
8103
MALUKU
MALUKU TENGAH
78
8104
MALUKU
BURU
79
8105
MALUKU
KEPULAUAN ARU
80
8106
MALUKU
SERAM BAGIAN BARAT
81
8107
MALUKU
SERAM BAGIAN TIMUR
82
8108
MALUKU
MALUKU BARAT DAYA
83
8109
MALUKU
BURU SELATAN
84
8201
MALUKU UTARA
HALMAHERA BARAT
85
8203
MALUKU UTARA
KEPULAUAN SULA
86
8204
MALUKU UTARA
HALMAHERA SELATAN
87
8206
MALUKU UTARA
HALMAHERA TIMUR
88
8207
MALUKU UTARA
PULAU MOROTAI
89
8208
MALUKU UTARA
PULAU TALIABU
90
9103
PAPUA BARAT
TELUK WONDAMA
91
9104
PAPUA BARAT
TELUK BINTUNI
92
9106
PAPUA BARAT
SORONG SELATAN
93
9107
PAPUA BARAT
SORONG
94
9108
PAPUA BARAT
RAJA AMPAT
95
9109
PAPUA BARAT
TAMBRAUW
96
9110
PAPUA BARAT
MAYBRAT
97
9401
PAPUA
MERAUKE
98
9402
PAPUA
JAYAWIJAYA
99
9404
PAPUA
NABIRE
100
9408
PAPUA
KEPULAUAN YAPEN
101
9409
PAPUA
BIAK NUMFOR
102
9410
PAPUA
PANIAI
103
9411
PAPUA
PUNCAK JAYA
104
9413
PAPUA
BOVEN DIGOEL
105
9414
PAPUA
MAPPI
106
9415
PAPUA
ASMAT
107
9416
PAPUA
YAHUKIMO
108
9417
PAPUA
PEGUNUNGAN BINTANG
109
9418
PAPUA
TOLIKARA
110
9419
PAPUA
SARMI
111
9420
PAPUA
KEEROM
112
9426
PAPUA
WAROPEN
113
9427
PAPUA
SUPIORI
114
9428
PAPUA
MAMBERAMO RAYA
115
9429
PAPUA
NDUGA
116
9430
PAPUA
LANNY JAYA
117
9431
PAPUA
MEMBERAMO TENGAH
118
9432
PAPUA
YALIMO
119
9433
PAPUA
PUNCAK
120
9434
PAPUA
DOGIYAI
121
9435
PAPUA
INTAN JAYA
122
9436
PAPUA
DEIYAI
Unduh 

POPULER

Alokasi Waktu dan Jumlah Peserta Didik SD/SMP/SMA/SMK per Rombel

Oleh
Gambar
Jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar dinyatakan dalam tabel berikut: Sedangkan alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran sesuai dengan Permendikbud 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai berikut : Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran a. SD/MI : 35 menit b. SMP/MTs : 40 menit c. SMA/MA : 45 menit d. SMK/MAK : 45 menit
Baca selengkapnya

Penetapan Penerima NUPTK

Oleh
Gambar
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan kode referensi berupa nomor unik terdiri dari enam belas angka. NUPTK berfungsi sebagai identitas bagi guru atau tenaga kependidikan (GTK) dalam menjalankan tugas pada sekolah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proses penetapan penerima NUPTK sesuai dengan lampiran Persejen Kemdikbud nomor 1 tahun 2018 diuraikan sebagai berikut : Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK. Setiap dokumen (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) tersebut di-scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK. Satuan Pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi VervalPTK. Selanjutnya Satuan Pendidikan mengunggah semua dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud at...
Baca selengkapnya

Jenis-Jenis Komponen RPP

Oleh
Gambar
Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan p...
Baca selengkapnya

Jumlah Dana PIP Yang Diterima Peserta Didik

Oleh
Gambar
Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Biaya personal pendidikan dari program PIP antara lain : (1) Membeli buku dan alat tulis, (2) Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (3) Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah, (4) Uang saku peserta didik, (5) Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal, (6) Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja. Peserta didik menerima dana bantuan PIP sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, setiap jenjang pendidikan besaran dan PIP yang diterima peserta didik sebagaimana dikutip dari Salinan Perdirjen Kemdikbud nomor 05/D/BP/2018 adalah sebagai berikut : Sekolah Dasar (SD)/SDLB/Paket A Peserta didik Kelas I, II, III, IV dan V semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000...
Baca selengkapnya

Download Juknis BOS Terbaru

Oleh
Gambar
Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terbaru saai ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berikut ini petikan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2019 ; Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah menengah kejuruan. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal y...
Baca selengkapnya